ANGGARAN RUMAH TANGGA

INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB) INDONESIA

 

Pasal1

UMUM

  1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ICSB Indonesia yang telah disahkan pada tahun 2019.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ICSB Indonesia.

 

Pasal 2

KEANGGOTAAN

Keanggotaan ICSB Indonesia terdiri dari Anggota Lokal (Local Member)serta Anggota Internasional (International Member) dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Persyaratan menjadi Anggota Lokal:
    1. Orang perseorangan yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Permintaan/permohonan untuk menjadi Anggota Lokaldalam ICSB Indonesia ditujukan kepada dan diputuskan oleh Pengurus PusatICSB Indonesia;
    3. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas disetujui/dikabulkan, maka kepadanya diberikan Surat Pengangkatan dan dicatat di dalam buku daftar Anggota ICSB Indonesia;
    4. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas ditolak, maka Pengurus Pusat memberitahukan alasan-alasan tentang penolakan itu; dan
    5. Pemohon yang sudah diterima sebagai Anggota Lokal ICSB Indonesia akan dikenakan iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertahun.
  2. Persyaratan menjadi Anggota Internasional:
    1. Orang perseorangan yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Permintaan/permohonan untuk menjadi Anggota Internasional ditujukan kepada dan diputuskan oleh Pengurus PusatICSB Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada ICSB Global yang berkedudukan di Washington D.C., Amerika Serikat;
    3. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas disetujui/dikabulkan, maka kepadanya diberikan Surat Pengangkatan dan dicatat di dalam buku daftar anggota ICSB Indonesia dan ICSB Global;
    4. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas ditolak, maka Pengurus Pusat ICSB Indonesia akan memberitahukan alasan-alasan tentang penolakan itu; dan
    5. Pemohon yang sudah diterima sebagai Anggota InternasionalICSB Indonesia akan dikenakan iuran sebesar Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah) pertahun.

 

Pasal 3

KEWAJIBAN

  1. Anggota Lokal (Local Member) ICSB Indonesia berkewajiban :
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang ditentukan oleh ICSB Indonesia;
    2. Membayar iuran wajib tahunan Anggota Lokal sesuai ketentuan pasal 2 Anggaran Rumah Tangga di atas;
    3. Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) serta agenda-agenda penting lainnya;
    4. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam Munas;
    5. Berpartisipasi aktif dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan ICSB Indonesia; dan
    6. Memelihara dan menjaga nama baik ICSB Indonesia.
  2. Anggota Internasional(InternationalMember) ICSB Indonesia berkewajiban :
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang ditentukan oleh ICSB Indonesia;
    2. Membayar iuran wajib tahunan Anggota Internasional sesuai ketentuan pasal 2 Anggaran Rumah Tangga di atas;
    3. Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) serta agenda-agenda penting lainnya;
    4. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam Munas;
    5. Berpartisipasi aktif dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan ICSB Indonesia; dan
    6. Memelihara dan menjaga nama baik ICSB Indonesia.

 

Pasal 4

HAK

  1. Anggota Lokal (Local Member) ICSB Indonesia berhak :
    1. Berbicara dalam Munasdan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh ICSB Indonesia;
    2. Memberikan suara dalam Munasdan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh ICSB Indinesia;
    3. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan di ICSB Indonesia;
    4. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia maupun ICSB Global; dan
    5. Mendapatkan pelayanan administrasi.
  2. Anggota Internasional (InternationalMember) ICSB Indonesia berhak :
    1. Berbicara dalam Munas dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh ICSB Indonesia;
    2. Memberikan suara dalam Munas dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh ICSB Indinesia;
    3. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan di ICSB Indonesia maupun ICSB Global;
    4. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh ICSB Indonesia maupun ICSB Global;
    5. Mendapatkan potongan harga untuk mengikuti seminar, pelatihan, serta program-program lain yang diselenggarakan oleh ICSB Global sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan; dan
    6. Mendapatkan pelayanan administrasi.

 

Pasal 5

PERPINDAHAN ANGGOTA

Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke daerah lain diwajibkan:

  1. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Daerah asalnya dengan tembusan ke Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat;
  2. Membawa surat pengantar dari Pengurus Daerah asalnya yang ditujukan kepadaPengurus Daerah yang baru; dan
  3. Melaporkan tugas serta tanggung jawab yang belum tuntas kepada Pengurus Daerah asalnya.

 

Pasal 6

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Masa keanggotaan berakhir karena :

  1. Permintaan pengunduran diri anggota;
  2. Anggota tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai anggota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ICSB Indonesia;
  3. Anggota melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia;
  4. Pemberhentian anggota yang bersifat sementara waktu dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat hingga diadakan rapat pengurus yang membahas masalah tersebut.
  5. Pemberhentian anggota yang bersifat sementara hanya dapat terjadi apabila ternyata anggota tersebut disinyalir telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesiadan/atau telah sengaja berbuat sesuatu tindakan yang menurut Pengurus Pusat dipandang sebagai hal yang merugikan ICSB Indonesia;
  6. Selanjutnya, rapat Pengurus Pusatlah yang dapat menetapkan apakah anggota yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan atau tidak.
  7. Pada rapat Pengurus Pusat tersebut anggota yang bersangkutan berhak hadir dalam rapat dan berhak mengajukan pembelaan mengenai tuduhan-tuduhan yang ditunjukan kepadanya.

 

Pasal 7

SANKSI TERHADAP ANGGOTA

  1. Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik ICSB Indonesia dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:
    1. Peringatan tertulis;
    2. Pemberhentian sementara;
    3. Pemberhentian.
  2. Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum (President), Koordinator Wilayah dan atau Koordinator Daerah (Ketua).
  3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum (President);
  4. Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  5. Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri; dan
  6. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.

 

Pasal 8

PEMBENTUKAN ORGANISASI

  1. Pembentukan Pengurus Wilayah maupun Pengurus Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan pengurusyang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi.
  2. Pembentukan Pengurus Wilayah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengurus Wilayah dapat dibentuk pada setiap Provinsi;
    2. Nama Organisasi adalah Pengurus Wilayah dengan nama Provinsi; dan
    3. Pembentukan Pengurus Wilayahbaru ditetapkan oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.
  3. Pembentukan Pengurus Daerah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengurus Daerah dapat dibentuk pada setiap Kota atau Kabupaten;
    2. Nama Organisasi adalah Pengurus Daerah dengan nama Kota atau Kabupaten; dan
    3. Pembentukan Pengurus Daerahbaru dapat diusulkan oleh Koordinator Wilayah serta ditetapkan oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.

 

Pasal 9

PEMBEKUAN ORGANISASI

  1. Pengurus Pusat mempunyai wewenang untuk membekukan Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah apabila:
    1. Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi atautidak memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota;
    2. Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah tidak melaksanakan instruksi dari Pengurus Pusat; dan
    3. Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah tidak menghadiri undangan acara-acara resmi Pengurus Pusat selama 3(tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.
  2. Keputusan Pembekuan Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah dapat diberikan setelah Pengurus Pusat memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.
  3. Keputusan Pembekuan Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan aset Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah yang di bekukan.

 

Pasal 10

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT

  1. Dewan Pembina dan Ketua Umum (President) diangkat oleh Munas.
  2. Sekretaris Jendral (Secretary General), Wakil Sekretaris Jendral (Vice Secretary General), Bendahara, Para Wakil Ketua(Vice President), dan para Direktur dapat diangkat oleh Ketua Umum.
  3. Komposisi Pengurus Pusat ICSB Indonesia wajib memperhatikan keseimbangan antara unsur akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.

 

Pasal 11

STRUKTUR, WEWENANG,DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

Struktur operasional dan tanggung jawab Pengurus Pusat ICSB Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ketua Umum (President) ICSB Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    2. Membuat dan melaksanakan rencana dan program induk berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi hasil Munas;
    3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan ketentuan -ketentuan yang sejalan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Bersama dengan Pengurus Pusat dapat mengangkat dan mengadakan penggantian Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara, Wakil Ketua, serta Direktur;
    5. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya; dan
    6. Bertanggungjawab kepada Munas;
  2. Sekretaris Jendral (Secretary General) ICSB Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membantu Ketua Umum (President) ICSB Indonesia dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari –hari;
    2. Mewakili Ketua Umum (President) ICSB Indonesia apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar;
    3. Menjabat Ketua Umum (President) ICSB Indonesia apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.
    4. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum (President) ICSB Indonesia
  3. Wakil Sekretaris Jendral (Vice Secretary General) ICSB Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membantu Ketua Umum (President) dan Sekretaris Jendral (Secretary General) ICSB Indonesia dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari sesuai bidang tugasnya;
    2. Mewakili Ketua Umum (President) dan Sekretaris Jendral (Secretary General) apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan;
    3. Menyelenggarakan administrasi umum;
    4. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ICSB Indonesia; dan
    5. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum (President)ICSB Indonesia.
  4. BendaharaICSB Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Menyusun anggaran serta belanja ICSB Indonesia;
    2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan Ketua Umum (President) ICSB Indonesia dan ketentuan-ketentuan organisasi;
    3. Mengurus dan mengelola iuran anggota;
    4. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum (President) ICSB Indonesia;
    5. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program Induk di bidangnya; dan
    6. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.
  5. Wakil Ketua Bidang Akademis (Vice President Academic) dibantu olehDirektur-Direktur memiliki wewenang dantanggung jawab sebagai berikut:
    1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum (President) ICSB Indonesia terkait pengembangan kurikulum pembinaan bagi pelaku UKM secara nasional;
    2. Merancang dan menjalankan program pembinaan yang terstruktur dan terarah bagi pelaku UKM; dan
    3. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap program-program pembinaan yang dijalankan secara nasional.
  6. Wakil Ketua Bidang Riset (Vice President Research) dibantu oleh Direktur-Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun hubungan di tingkat nasional dengan kampus serta lembaga penelitian yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Mengkoordinir pelaksanaan riset serta pengumpulan data-data penelitian tentang UKM; dan
    3. Melakukan diseminasi/sosialisasi hasil riset yang bermanfaat bagi pengembangan UKM secara nasional.
  7. Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintah (Vice President Government Relations) dibantu oleh Direktur-Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun hubungan dengan kementerian atau instansi pemerintah di tingkat pusat yang terkait dengan pemberdayaan UKM;
    2. Melakukan sosialisasi kebijakan atau program pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan UKM; dan
    3. Mengevaluasi program-program pemerintah pusat yang terkait pemberdayaanUKM serta memberikan rekomendasi demi terciptanya sinergi.
  8. Wakil Ketua Bidang Hubungan Korporasi (Vice President Corporate Relations) dibantu oleh Direktur-Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Membangun sinergi dengan perusahaan swasta nasional yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;dan
    3. Membangun sinergi dengan media nasional untuk membantu komunikasi program organisasi ke pihak eksternal.
  9. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas (Vice President Community Empowerment) dibantu oleh Direktur-Direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UKM muda;
    2. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UMM wanita; dan
    3. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UKM berbasis teknologi (startup).
  10. Wakil Ketua Bidang Penyelarasan Program(Vice President Program Alignment) dibantu oleh Direktur-Direkturmemiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Memantau pelaksanaan program-program yang melibatkan ICSB Indonesia dengan instansi pemerintah serta memastikan keselarasannya dengan program-program lainnya di tingkat nasional dan daerah;
    2. Memantau pelaksanaan program-program yang melibatkan ICSB Indonesia dengan instansi korporasi/perusahaan serta memastikan keselarasannya dengan program-program lainnya di tingkat nasional dan daerah; dan
    3. Memantau pelaksanaan program-program pemberdayaan komunitas yang dilaksanakan ICSB Indonesia serta memastikan keselarasannya dengan program-program lainnya di tingkat nasional dan daerah.

 

Pasal 12

PEMBENTUKAN PENGURUS WILAYAH

  1. Koordinator Wilayah diangkat oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia
  2. Sekretaris Umum, Wakil Koordinator, Bendahara, dan Anggota Pengurus Wilayah dapat diusulkan oleh Koordinator Wilayah untuk diangkat oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.
  3. Komposisi Pengurus WilayahICSB Indonesia wajib memperhatikan keseimbangan antara unsur akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.

 

Pasal 13

STRUKTUR, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS WILAYAH

Struktur operasional dan tanggung jawab Pengurus Wilayah ICSB Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Koordinator Wilayah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Memimpin organisasi di tingkat wilayah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    2. Membuat dan melaksanakan rencana dan program indukdi tingkat wilayah berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi hasil Munas;
    3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan instruksi-instruksi serta ketentuan-ketentuan dari Pengurus Pusat; dan
    4. Menyelenggarakan Rapat Kerja di tingkat wilayah; dan
    5. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat untuk disampaikan pada saat Munas maupun sesuai dengan permintaan dari Pengurus Pusat.
  2. Sekretaris Umum memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membantu Koordinator Wilayah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari–hari;
    2. Mewakili Koordinator Wilayah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar;
    3. Menjabat Koordinator Wilayah apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan akhir periode;
    4. Menyelenggarakan administrasi umum;
    5. Bertanggungjawab kepada Koordinator Wilayah;
  3. Bendahara memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Menyusun anggaran serta belanja di tingkat wilayah;
    2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan Koordinator Wilayah dan ketentuan-ketentuan ICSB Indonesia;
    3. Mengurus dan mengelola iuran anggota di Wilayah;
    4. Membuat laporan berkala kepada Koordinator Wilayah;dan
    5. Bertanggungjawab kepada Koordinator Wilayah.
  4. Wakil Koordinator Bidang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membantu Koordinator Wilayah dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
    2. Membuat laporan berkala kepada Koordinator Wilayah;dan
    3. Bertanggungjawab kepada Koordinator Wilayah.

 

Pasal 14

PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH

  1. Koordinator Daerah atau Ketuadiangkat oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.
  2. Sekretaris, WakilKetua, Bendahara, dan Anggota Pengurus Daerah dapat diusulkan oleh Koordinator Wilayah atau Koordinator Daerah untuk diangkat oleh Ketua Umum (President) ICSB Indonesia.
  3. Komposisi Pengurus DaerahICSB Indonesia wajib memperhatikan keseimbangan antara unsur akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.

 

Pasal 15

STRUKTUR, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH

Struktur operasional dan tanggung jawab Pengurus Daerah ICSB Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Ketua atau Koordinator Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Memimpin organisasi di tingkat daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia;
    2. Membuat dan melaksanakan rencana dan program induk di daerah berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi hasil Munas;
    3. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan dari Pengurus Pusat;
    4. Menyelenggarakan Rapat Kerja tepat pada waktunya; dan
    5. Bertanggungjawab kepada Munas.
  2. Sekretaris Umum memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membantu Koordinator Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari–hari;
    2. Mewakili Koordinator Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar;
    3. Menjabat Koordinator Daerah apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan akhir periode;
    4. Menyelenggarakan administrasi umum;dan
    5. Bertanggungjawab kepada Koordinator Daerah.
  3. Bendahara memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Menyusun anggaran serta belanja di tingkat daerah;
    2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan Koordinator Daerah dan ketentuan-ketentuan ICSB Indonesia;
    3. Mengurus dan mengelola iuran anggota di Daerah;
    4. Membuat laporan berkala kepada Koordinator Daerah;dan
    5. Bertanggungjawab kepada Koordinator Daerah.
  4. Wakil Ketua Bidang Akademis (Vice President Academic) dibantu oleh Anggota-Anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Derah terkait pengembangan kurikulum pembinaan bagi pelaku UKM di daaerah;
    2. Merancang dan menjalankan program pembinaan yang terstruktur dan terarah bagi pelaku UKM di daerah; dan
    3. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan terhadap program-program pembinaan yang dijalankan di daerah.
  5. Wakil Ketua Bidang Riset (Vice President Research) dibantu oleh Anggota-Anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun hubungan di daerahdengan kampus serta lembaga penelitian yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Mengkoordinir pelaksanaan riset serta pengumpulan data-data penelitian tentang UKMdi daerah; dan
    3. Melakukan diseminasi/sosialisasi hasil riset yang bermanfaat bagi pengembangan UKM di daerah.
  6. Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintah (Vice President Government Relations) dibantu oleh Anggota-Anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun hubungan dengan instansi pemerintah daerahyang terkait dengan pemberdayaan UKM;
    2. Melakukan sosialisasi kebijakan atau program pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan UKM; dan
    3. Mengevaluasi program-program pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan UKM serta memberikan rekomendasi demi terciptanya sinergi.
  7. Wakil Ketua Bidang Hubungan Korporasi (Vice President Corporate Relations) dibantu oleh Anggota-Anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
    1. Membangun sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
    2. Membangun sinergi dengan perusahaan swasta lokal yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;dan
    3. Membangun sinergi dengan media lokal untuk membantu komunikasi program organisasi ke pihak eksternal.
  8. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas (Vice President Community Empowerment) dibantu oleh Anggota-Anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikutt:
    1. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UKM muda di daerah;
    2. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UMM wanita di daerah; dan
    3. Membangun hubungan dan merancang program untuk pemberdayaan komunitas pelaku UKM berbasis teknologi (startup) di daerah.

 

Pasal 16

PENGGANTIAN KETUA UMUM, KOORDINATOR WILAYAH, DAN KOORDINATOR DAERAH

  1. Apabila Ketua Umum (President) ICSB Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Jendral (Secretary General) akan menjabat sebagai Ketua Umum sampai dengan akhir periode atau sampai saat Munas dilaksanakan.
  2. Apabila Koordinator Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Umum akan menjabat sebagai Koordinator Wilayahsampai dengan akhir periode.
  3. Apabila Koordinator Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Umum akan menjabat sebagai Koordinator Daerah sampai dengan akhir periode.

 

Pasal 17

IURAN DAN DANA

  1. Iuran ditarik setiap tahun dari anggota lokal (local member)dan anggota internasional (international member).
  2. Tatacara penarikan dan pembayaran iuran tiap tahun adalah sebagai berikut:
    1. Iuran tahunan dari anggota lokal sebesar Rp200.000,00 dibayarkan ke rekening Pengurus Pusat untuk dikelola oleh Pengurus Pusat; dan
    2. Iuran tahunan dari anggota internasional sebesar Rp600.000,00 dibayarkan ke rekening Pengurus Pusat untuk dikelola oleh Pengurus Pusat dan sebagian disetorkan ke ICSB Global sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.
  3. Untuk memperkuat keuangan organisasi, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkanAnggota.

 

Pasal 18

PENGGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan keuangan adalah untuk:

  1. Pengeluaran rutin ICSB Indonesia;
  2. Kegiatan-kegiatan ICSB Indonesia; dan3.Pengeluaran lain yang tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 19

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun dan disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut :

  1. Laporan Keuangan Pengurus Pusat disusun oleh bendahara di pusat dan dilaporkan kepada Ketua Umum (President) ICSB Indonesia;
  2. Laporan Keuangan Pengurus Wilayah disusun oleh bendahara di wilayah dan dilaporkan kepada Koordinator Wilayah; dan
  3. Laporan Keuangan Pengurus Daerah disusun oleh bendahara di daerah dan dilaporkan kepada Koordinator Daerah.

 

Pasal 20

LAMBANG DAN ATRIBUT ICSB INDONESIA

  1. Bentuk dasar logo, tulisan, warna dan makna ditetapkan dengan Keputusan Munas.
  2. Pemakaian lambang dan atribut ICSB Indonesia ditetapkan oleh peraturan organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 21

HYMNE DAN MARS ICSB INDONESIA

  1. Hymne dan Mars ICSB Indonesia IMA ditetapkan dengan Keputusan Munas.
  2. Pemakaian hymne dan mars ICSB Indonesia ditetapkan oleh peraturan organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 22

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalamPeraturan Organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.