ANGGARAN DASAR

INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB) INDONESIA

 

Pasal 1

NAMA

  1. Organisasi ini bernama ”INDONESIAN COUNCIL SMALL BUSINESS (ICSB) INDONESIA” atau disingkat ”ICSB INDONESIA”dan dalam bahasa Indonesia disebut ”DEWAN INTERNASIONAL BISNIS KECIL INDONESIA”, di mana organisasi ini berbentuk yayasan (untuk selanjutnya disebut “ICSB Indonesia”).
  2. ICSB Indonesia dapat membentuk kepengurusan di Wilayah Negara Republik Indonesia apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat

 

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

ICSB Indonesia dan Pengurus Pusat ICSB Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

 

Pasal 3

WAKTU

ICSB Indonesia didirikan oleh para pendiri yang namanya tercantum dalam Pendirian di Jakarta pada tanggal 16-06-2015 (enam belas Juni dua ribu lima belas), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Para pendiri ICSB Indonesia yang tercatat pada waktu itu adalah:

  • Tuan Hermawan Kartajaya
  • Tuan Jacob Silas Mussry
  • Tuan Hendra Warsita
  • Tuan Edo Rinaldo
  • Tuan Edwin Hardi

 

Pasal 4

ASAS

ICSB Indonesia berasaskan Pancasila, tidak berafiliasi dengan organisasi politik serta bersifat nirlaba.

 

Pasal 5

TUJUAN

ICSB Indonesia bertujuan untuk :

  1. Menjadi wadah atauplatform bagi 4 pilar yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan UKM di Indonesia, yaitu peneliti, akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis.
  2. Menjadi bagian dari upaya global untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui aktivitas berbagi informasi dan pengalaman
  3. Membawa praktik-praktik terbaik terkait pemberdayaan UKM di Indonesia ke dunia internasional dan sebaliknya

 

Pasal 6

USAHA

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, ICSB Indonesia akan menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :

  1. Mengembangkan kurikulum dan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia;
  2. Mengembangkan dan mempublikasikan penelitian terkait pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM);
  3. Membangun kerja sama di antara peneliti, akademisi, aparatur pemerintah, serta pelaku bisnis dalam rangka memajukan UKM di Indonesia; dan
  4. Memfasilitasi proses berbagi informasi dan pengalaman di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberdayaan UKM di Indonesia dan dunia.

 

Pasal 7

SUMBER DANA

Sumber dana ICSB Indonesia tediri dari:

  1. Iuran awal/pangkal anggota dan iuran tahunan anggota;
  2. Sumbangan dari perorangan ataupun badan yang secara moral dan legal bisa dipertanggungjawabkan, baik yang memiliki jasa timbal balik (kontraprestasi) maupun tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi);
  3. Hail usaha yang sah seperti, namun tidak terbatas pada,hasil penyelenggaraan acara, penerbitan buku, pembuatan souvenir, dan sebagainya; dan
  4. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 8

KEANGGOTAAN

  1. Keanggotaan ICSB Indonesiaterdiri dari :
    1. Anggota Lokal (Local Member), yaitu setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan tercatat sebagai anggota di tingkat daerah(ICSB Indonesia);
    2. Anggota Internasional (International Member), yaitu setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan tercatat sebagai anggota di tingkat internasional (ICSB Global).
  2. Baik Anggota Lokal maupun Anggota Internasional harus tetap tercatat di daerah masing-masing
  3. Hak dan kewajiban anggota ICSB Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 9

SYARAT KEANGGOTAAN

  1. Orang perseorangan yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
  2. Permintaan/permohonan untuk menjadi anggota dalam ICSB Indonesia ditujukan kepada dan diputuskan oleh Pengurus Pusat;
  3. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas disetujui/dikabulkan, maka kepadanya diberikan Surat Pengangkatan dan dicatat di dalam buku daftar Anggota ICSB Indonesia;
  4. Apabila permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas ditolak, maka Pengurus Pusat memberitahukan alasan-alasan tentang penolakan itu; dan
  5. Syarat-syarat lebih lanjut untuk menjadi Anggota Lokal (Local Member) dan Anggota Internasional (International Member) ICSB Indonesia diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga).

 

Pasal 10

BERAKHIRNYA MASA KEANGGOTAAN

Masa keanggotaan berakhir karena :

  1. Permintaan Pengunduran diri anggota;
  2. Anggota tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai anggota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 di atas;
  3. Anggota melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia;
  4. Pemberhentian anggota yang bersifat sementara waktu dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat hingga diadakan rapat pengurus yang membahas masalah tersebut.
  5. Pemberhentian anggota yang bersifat sementara hanya dapat terjadi apabila ternyata anggota tersebut disinyalir telah melanggar ketentuanAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia dan/atau telah sengaja berbuat sesuatu tindakan yang menurut Pengurus Pusat dipandang sebagai hal yang merugikan ICSB Indonesia;
  6. Selanjutnya, rapat Pengurus Pusatlah yang dapat menetapkan apakah anggota yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan atau tidak.
  7. Pada rapat Pengurus Pusat tersebut anggota yang bersangkutan berhak hadir dalam rapat dan berhak mengajukan pembelaan mengenai tuduhan-tuduhan yang ditunjukan kepadanya

 

Pasal 11

STRUKTUR ORGANISASI

  1. Struktur operasional dan hirarki ICSB Indonesia adalah sebagai berikut :
    1. Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagai lembaga tertinggi;
    2. Pengurus Pusat;
    3. Pengurus Wilayah;
    4. Pengurus Daerah
  2. Disamping struktur operasional di atas terdapat juga:
    1. Dewan Pembina (Board of Advisors);
    2. Dewan Pakar(Board of Experts);
    3. Chairman; dan
    4. Pendiri (Founders).

 

Pasal 12

MUNAS

  1. Kedaulatan ICSB Indonesia ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Anggota;
  2. Musyawarah Nasional adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam ICSB Indonesia;
    1. Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun;
    2. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) jumlah Pengurus Daerah;
    3. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat ICSB Indonesia .

 

Pasal 13

WEWENANG MUNAS

Musyawarah Nasional mempunyai wewenang :

  1. Mengubah/menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan Anggaran Dasar;
  2. Mengubah/menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga;
  3. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina;
  5. Memilih dan menetapkan Dewan Pakar;
  6. Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat;
  7. Membuat dan menetapkan Keputusan Musyawarah Nasional untuk dilaksanakan seluruh pengurus ICSB Indonesia
  8. Menetapkan Garis Besar Program Umum Nasional yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh Pengurus Pusat.

 

Pasal 14

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

Dalam keadaan mendesak, ICSB Indonesia dapat melangsungkan Musyawarah Nasional Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Musyawarah Nasional Khusus ICSB Indonesia dapat dilakukan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per-tiga) jumlah Pengurus Daerah atau atas permintaan Pengurus Pusat, dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per-tiga) jumlah Pengurus Daerah;
  2. Musyawarah Nasional Khusus diselenggarakan oleh Pengurus Pusat ICSB Indonesia; dan
  3. Musyawarah Nasional Khusus ICSB Indonesia mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional ICSB Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar ini.

 

Pasal 15

KUORUM, HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUNAS DAN MUNAS KHUSUS

Kuorum Musyawarah Nasional adalah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) jumlah utusan.

  1. Jika dalam pembukaan masa persidangan kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional ditunda 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit dan selanjutnya Musyawarah Nasional dinyatakan sah
  2. Kuorum setiap rapat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3(satu per-tiga) dari jumlah Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

 

Pasal 16

HAK SUARA

Setiap Pengurus Daerah yang terwakili dengan sah pada Musyawarah Nasional mempunyai 1 (satu) hak suara.

 

Pasal 17

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUNAS DAN MUNAS KHUSUS

  1. Pengambilan keputusan dalam setiap sidang/rapat ICSB Indonesiadi semua jajaran pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  2. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan dianggap sah bila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) jumlah suara yang hadir;
  3. Khusus perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) jumlah suara yang hadir.

 

Pasal 18

RAPAT KERJA

  1. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dengan dihadiri oleh:
    1. Pengurus Pusat ICSB Indonesia.
    2. Pengurus Wilayah ICSB Indonesia.
    3. Pengurus Daerah ICSB Indonesia.
  2. Tugas dan wewenang Rakernas adalah:
    1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
    2. Merumuskan pemecahan permasalahan sesuai dengan arah kebijakan ICSB Indonesia;
    3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

 

Pasal 19

PENGURUS PUSAT

  1. ICSB Indonesia diurus dan dikemudikan oleh Pengurus Pusat yang diangkat oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa bakti 2 (dua) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali oleh MUNAS maksimum 2 (dua) periode;
  2. Pada Musyawarah Nasional ICSB IndonesiaI tertanggal 27-10-2018(dua puluh tujuh Oktober dua ribu delapan belas) telah diangkat dan/atau diangkat kembali dan/atau menegaskan sebagai Pengurus Pusat, yaitu :
    1. Tuan ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA sebagai Pendiri;
    2. Tuan HERMAWAN KARTAJAYA sebagai Pendiri dan Chairman;
    3. Tuan JACOB SILAS MUSSRY sebagai President (Ketua Umum);
    4. Pengurus Pusat yang terdiri dari President (Ketua Umum), Secretary General (Sekjen), Vice Secretary General (Wasekjen), Treasury (Bendahara),dan beberapa Vice President (Wakil Ketua) yang mengurusi departemen tertentu yang didukung oleh beberapaDirektur yang membidangi kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
  3. Wewenang dan Kewajiban setiap jabatan di dalam struktur Pengurus Pusat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga
  4. Jumlah Pengurus, pembagian tugas dan hubungan kerja antar para anggota pengurus ditetapkan oleh Pengurus Pusat sendiri;
  5. Penggantian anggota Pengurus karena salah satu anggota berhenti atau diberhentikan atau meninggal dunia ataupun karena sebab-sebab lain dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat sendiri.

 

Pasal 20

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat mengurus kepentingan-kepentingan ICSB Indonesia dalam arti kata yang seluas-luasnya, mewakili ICSB Indonesiadi luar maupun di dalam Pengadilan, untuk dan atas nama ICSB Indonesia melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan atas:

  1. Surat-surat keluar harus ditandatangani olehKetua Umum dan Sekretaris Jendral, sedangkan surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara;
  2. Pengurus Pusat dalam beberapa hal tertentu berhak untuk memberi wewenang kepada salah seorang atau lebih anggota Pengurus Pusat atau anggota ICSB Indonesia lainnya atau kepada orang/badan lainnya diluar ICSB Indonesia, untuk maksud tersebut maka Pengurus Pusat yang bersangkutan berhak untuk membuat kuasa khusus atau umum dan sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali;
  3. Pengurus Pusat berkewajiban untuk mentaati AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lainnya dari ICSB Indonesia dan mengatur serta mengurus segala sesuatu berkenaan dengan ICSB Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggangjawab;
  4. Mengenai segala kerugian atau kerusakan barang-barang milik ICSB Indonesia yang terjadi karena itikad tidak baik atau karena kelalaian seorang anggota atau lebih dari Pengurus, maka kewajibannya adalah mempertanggungjawabkannya kepada ICSB Indonesia. Jika Anggota Pengurus yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa segala usaha telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab namun tidak kerugian dapat dapat dihindari, maka anggota Pengurus tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung kerugian/kerusakan dimaksud diatas;
  5. Menghadiri penyelenggaraan Musyawarah Nasional;
  6. Mengesahkan pembentukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
  7. Menyelenggarakan rapat perencanaan sekali dalam setahun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);
  8. Melakukan kemitraan(partnership)dengan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan yang mendukung tujuan dari ICSB Indonesia;
  9. Membentuk dan mengelola sekretariat secara profesional dan menunjuk staf pelaksana harian untuk melaksanakan kegiatan ICSB Indonesia yang jumlahnya ditetapkan sesuai kebutuhan; dan
  10. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembukuan keuangan secara transparan.

 

Pasal 21

RAPAT PENGURUS PUSAT

  1. Rapat Pengurus Pusat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, dan jika dianggap perlu rapat Pengurus Pusat juga dapat dilakukan atas permintaan 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota pengurus;
  2. Setiap anggota pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
  3. Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satuper dua) dari seluruh jumlah Pengurus Pusat dan keputusannya baru dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; dan
  4. Jika dalam rapat pertama kuorum tidak tercapai, maka rapat dapat ditunda selama 1/2 (satu per-dua) jam dan selanjutnya rapat dapat dilaksanakan secara sah dengan tidak memandang banyaknya anggota yang hadir,dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

 

Pasal 22

KUORUM HADIR DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT

  1. Kuorum Pengurus Pusat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satuper-dua) jumlah Anggota pengurus Pusat;
  2. Pengurus yang tidak bisa hadir dapat menyerahkan hak suaranya kepada pengurus lainnya dengan dibuktikan melalui pemberitahuan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat; dan
  3. Jika dalam pembukaan masa persidangan kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda 1/2 (satu per-dua) jam dan selanjutnya rapat dinyatakan sah.

 

Pasal 23

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT

  1. Tentang keuangan ICSB Indonesia diselenggarakan pembukuan yang sesuai dengan maksud usaha yang dikerjakan oleh ICSB Indonesia dengan mengindahkan tata cara akuntansi Indonesia;
  2. Tahun organisasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan terakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun;
  3. Pada tiap-tiap tahun oleh bendahara dilakukan penutupan buku-buku dan disiapkan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan penerimaan dan pengeluaran, dan laporan keuangan lainnya yang dipandang perlu;
  4. Jika laporan keuangan tersebut diterima oleh Pengurus Pusat, maka Pengurus harus membubuhkan tanda tangannya diatas neraca dan perhitungan hasil usaha tersebut,yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat; dan
  5. Apabila ICSB Indonesia dalam suatu tahun tertentu mengalami kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu dibebankan kepada masing-masing anggota pengurus dengan jumlah yang sama besarnya.

 

Pasal 24

DEWAN PEMBINA

  1. Dewan Pembina ditetapkan dalam Musyawarah Nasional yang terdiri dari seorang Ketua dengan sejumlah anggota tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang yang pengangkatannya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;
  2. Ketua Dewan Pembina adalah Ex-Officio Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
  3. Anggota Dewan Pembina diangkat dari tokoh masyarakat,baik dari pejabat pemerintah, dunia usaha, peneliti maupun akademisi yang dinilai berintegritas tinggi dan mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan UKM;
  4. Anggota Dewan Pembina diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya (maksimum 2 (dua) periode).

 

Pasal 25

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PEMBINA

  1. Dewan Pembina bertugas memberikan pembinaan, pengarahan dan saran-saran kepada Pengurus Pusat, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri;
  2. Dewan Pembina berhak memanggil Pengurus Pusat untuk bertemu atau meminta Pengurus Pusat untuk mengadakan rapat untuk membahas suatu topik tertentu yang dianggap penting oleh Dewan Pembina;
  3. Menghadiri undangan Pengurus Pusat untuk memberikan pandangan dan pengarahan terhadap hal-hal yang sangat relevan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup ICSB Indonesia;
  4. Dewan Pembina berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi tentang kegiatan dan rencana kegiatan ICSB Indonesia baik di Pusat, Wilayah maupun Daerah; dan
  5. Dewan pembina maupun anggota Dewan Pembina secara perorangan dapat menghubungi Pengurus Pusat untuk maksud diatas.

Pasal 26

RAPAT DEWAN PEMBINA

  1. Rapat Dewan Pembina dilakukan paling sedikit1 (satu) kali dalam satu periode 2 (tahun) dan jika dianggap perlurapat Dewan Pembina dapat diadakan atas permintaan satu atau lebih anggota Dewan Pembina;
  2. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina atau anggota yang ditunjuk; dan
  3. Bilamana diperlukan Dewan Pembina dapat meminta Pengurus Pusat untuk menghadiri Rapat Dewan Pembina.

 

Pasal 27

KUORUM HADIR DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA

  1. Rapat Dewan Pembina tidak terikat pada kuorum kehadiran maupun kuorum pengambilan keputusan; dan
  2. Pengarahan maupun saran-saran dapat diberikan dalam bentuk kolektif pemikiran Dewan Pembina sebagai hasil rapat Dewan Pembina, maupun perorangan anggota Dewan Pembina.

 

Pasal 28

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina tidak memberikan pertanggungjawaban kepada MUNAS yang mengangkatnya, namun diharapkan dapat memberikan pengarahan dan saran-saran yang bersifat stratejik dalam MUNAS.

 

Pasal 29

PENGURUS WILAYAH

  1. Pengurus Wilayah diangkat oleh Pengurus Pusat untuk masa bakti 2 (dua) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali maksimum 2 (dua) periode;
  2. Pengurus Wilayah terdiri dari: :
    1. Koordinator Wilayah;
    2. Sekretaris Umum;
    3. Wakil Koordinator dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah;
    4. Bendahara; dan
    5. Jika diperlukan, bisa ditambahkan struktur Dewan Pembina
  3. Pembentukan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
  4. Pengurus Wilayah berkedudukan di Provinsi; dan
  5. Mengenai pembentukan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengurus Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia.

 

Pasal 30

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS WILAYAH

Pengurus Wilayah memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

  1. Mengusulkan pembentukan Pengurus Daerah di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. Melakukan koordinasi atas berbagai aktivitas yang mengatasnamakan ICSB Indonesia di wilayahnya;
  3. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Wilayah; dan
  4. Menaati dan menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat

 

Pasal 31

RAPAT PENGURUS WILAYAH

  1. Rapat Pengurus Wilayah dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan jika dianggap perlu dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota pengurus;
  2. Setiap Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
  3. Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari seluruh jumlah anggota Pengurus dan keputusan-keputusannya baru dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;
  4. Pengurus yang tidak bisa hadir dapat menyerahkan hak suaranya kepada pengurus lainnya dengan dibuktikan melalui pemberitahuan kepada Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat;
  5. Jika dalam rapat pertama kuorum tidak tercapai, maka rapat dapat ditunda selama 1/2 (satu per-dua) jam dan selanjutnya rapat dapat dilaksanakan secara sah dengan tidak memandang banyaknya anggota yang hadir, dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;dan
  6. Mengenai tata cara Rapat Pengurus Wilayah diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 32

KUORUM HADIR DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH1.

  1. Kuorum Pengurus Wilayah adalah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satuper-dua) jumlah Anggota pengurus; dan
  2. Jika dalam pembukaan masa persidangan kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda 1/2(satu-per-dua) jam dan selanjutnya rapat dinyatakan sah.

 

Pasal 33

PENGURUS DAERAH

  1. Pengurus Daerah diangkat oleh Pengurus Pusat untuk masa bakti 2 (dua) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali maksimum 2 (dua) periode;
  2. Pengurus Daerah terdiri dari: :
    1. Koordinator Daerah atau Ketua;
    2. SekretarisUmum;
    3. Bendahara;
    4. Wakil Ketua Bidang Akademis (Vice President Academic);
    5. Wakil Ketua Bidang Riset (Vice President Research);
    6. Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan (Vice President Government Relations);
    7. Wakil Ketua Bidang Hubungan Korporasi (Vice President Corporate Relations);
    8. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas (Vice President Community Empowerment); dan
    9. Jika diperlukan, bisa ditambahkan struktur Dewan Pembina.
  3. Pembentukan Pengurus Daerah ditetapkan oleh Pengurus Pusat;
  4. Pengurus Daerah berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten; dan
  5. Mengenai pembentukan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengurus Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ICSB Indonesia.

 

Pasal 34

RAPAT PENGURUS DAERAH

  1. Rapat Pengurus Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan jika dianggap perlu dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota pengurus;
  2. Setiap Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
  3. Rapat ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari seluruh jumlah anggota Pengurus dan keputusan-keputusannya baru dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;
  4. Pengurus yang tidak bisa hadir dapat menyerahkan hak suaranya kepada pengurus lainnya dengan dibuktikan melalui pemberitahuan kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat;
  5. Jika dalam rapat pertama kuorum tidak tercapai, maka rapat dapat ditunda selama 1/2 (satu per-dua) jam dan selanjutnya rapat dapat dilaksanakan secara sah dengan tidak memandang banyaknya anggota yang hadir, dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; dan
  6. Mengenai tata cara Rapat Pengurus Daerah diatur secara tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 35

KUORUM HADIR DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH

  1. Kuorum Pengurus Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satuper-dua) jumlah anggota pengurus; dan
  2. Jika dalam pembukaan masa persidangan kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda 1/2 (satu per-dua) jam dan selanjutnya rapat dinyatakan sah.

 

Pasal 36

PENDIRI DAN CHAIRMAN

  1. MUNAS I ICSB Indonesiatertanggal 27-10-2018 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu delapanbelas) menegaskan tuan A.A.G.N.PUSPAYOGA sebagai Pendiri ICSB Indonesia dan tuan HERMAWAN KARTAJAYA sebagai Pendiri sekaligus Chariman dari ICSB Indonesia;
  2. Chairman bertugas memberikan arahan strategis kepadaPengurus Pusat, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri; dan
  3. Chairman mempunyai hak Veto untuk menolak keputusan Munas.

Pasal 37

LAMBANG, HYMNE, MARS,DAN ATRIBUT ORGANISASI

Lambang, Hymne, Mars dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 38

 ANGGARAN RUMAH TANGGADAN PERATURAN-PERATURAN LAIN
Pengurus Pusat berhak untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang merupakan pelengkap dari dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
Pasal 39
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
  1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh Munas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Chapter dan keputusannya baru dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah suara yang sah di dalam Munas;
  2. ICSB Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Munas yang khusus diadakan untuk keperluan itu, dimana sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah Pengurus dan keputusannya baru dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang sah di dalam rapat.

 

Pasal 40

PERTANGGUNGJAWABAN CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

  1. Apabila ICSB Indonesia dibubarkan maka Pengurus Pusat berkewajiban untuk mengadakan likuidasi dan mengatur serta membereskan semua hutang-hutang ICSB Indonesia;
  2. Apabila ternyata ada sisa kekayaan dari perhitungan likuidasi tersebut, diserakkan kepada badan-badan sosial lainnya yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan ICSB Indonesia, kecuali jika MUNAS menentukan lain mengenai cara mempergunakan sisa kekayaan tersebut, satu dan lain memperhatikan dasar, maksud dan tujuan organisasi.

Pasal 41

ATURAN PENUTUP

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggran Rumah Tangga maupun dalam bentuk peraturan-peraturan lainnya asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

 

Pasal42

DOMISILI

Tentang hal ini dan segala akibatnya sesuai dengan kedudukannya memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.